Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer
Ethics and Law Journal: Business and Notary
article
DOI: 10.61292/eljbn.149
Published: 2024-03-13

Akuntabilitas Pelayanan Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Accountability public service Ombudsman of the Republic of Indonesia

Abstract

The reception of public complaints by the Ombudsman of the Republic of Indonesia must of course be accountable for the preparation, implementation and evaluation of the implementation of on the spot report reception and verification services (PVL OTS). The aim of this research is to analyze and describe the theory of accountability in the On The Spot Report Reception and Verification (PVL OTS) service in preventing maladministration by public service providers by the Ombudsman of the Republic of Indonesia representing Bali Province. This research uses a descriptive qualitative type. The results of this research show that the service for receiving and verifying reports on the spot (PVL OTS) has been running quite well in terms of the five indicators of accountability dimensions. However, there are still several obstacles in implementing reception services, such as the lack of public knowledge regarding the implementation of PVL OTS, the lack of Human Resources, the lack of PVL OTS facilities, and the lack of time for implementing PVL OTS. The recommendations that can be given are to increase socialization to people who have minimal internet access, make legal regulations regarding the number of human resources (HR) in each assistantship based on the weight of each assistantship's tasks, make a community satisfaction survey regarding the implementation of PVL OTS, and for agencies. Public services that are used as venues for implementing PVL OTS should have a high level of commitment to help make the program a success.

Abstrak

Penerimaan pengaduang masyarakat oleh Ombudsman Republik Indonesia tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari penyusunan, pelaksanaan dan juga evaluasi dari pelaksanaan pelayanan penerimaan dan verifikasi laporan on the spot (PVL OTS). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis serta mendeskripsikan teori akuntabilitas pada pelayanan Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Penelitian ini menggunajan jenis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan penerimaan dan verifikasi laporan on the spot (PVL OTS) sudah berjalan cukup baik dari lima indikator dimensi akuntabilitas. Namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan penerimaan seperti minimnya pengetahuan masyarakat terkait pelaksanaan PVL OTS, minimnya Sumber Daya Manusia, minimnya fasilitas PVL OTS, dan kurangnya waktu pelaksanaan PVL OTS. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat yang minim mengakses internet, membuat aturan hukum mengenai jumlah sumber daya manusia (SDM) di setiap keasistenan berdasarkan bobot tugas masing-masing keasistenan, membuat survei kepuasan masyarakat terkait pelaksanaan PVL OTS, dan untuk instansi pelayanan publik yang dijadikan tempat pelaksanaan PVL OTS hendaknya memunyai komitmen yang tinggi untuk membantu menyukseskan program tersebut.

Kata Kunci: Akuntabilitas, pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia

References

  1. Agitia, D. 2019. Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Program E-KTP di Tingkat Pemerintahan Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8 (2).
  2. Aman, A., T. A. A;-Shbail, dan Mohammed., Z. 2013. Enhancing Public Organization Accountability through E-Government System. International journal of Conceptions on Management and Social Science, 1(1): 15-21.
  3. Asmawi, R. (2012). Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Rizky Grafis .
  4. C, H. A. (1984). Issues in Public Sector Accounting Ox.
  5. Cyril, A. H. (1984). Issues In Public Sector Accounting. Oxfrod: Philip Allan.
  6. Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
  7. Ediyanto Muji, dkk. 2021. Akuntabilitas Layanan Surat Izin Mengemudi Keliling di Jawa Tengah. Open Journal System 11 (1).
  8. Faidati, N., & Khozin, M. (2020). “The Relevance of Administrative Accountability and Social Accountability and its Impact on Welfare Improvement:DIY Province Case Study”. Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIP), 5 (1), 12-19.
  9. Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif . Malang: UMM Press.
  10. Hendra Nurtjahjo, Y. M. (2013). Memahami Maladministrasi. Jakarta: Stengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) Project-UNDP.
  11. https://www.bps.go.id/indicator/101/1236/1/persentase-kepatuhan-pelaksanaan-uu-pelayanan-publik-untuk-kl.html Di akses pada tanggal 23 September 2023.
  12. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 244 tahun 2020 tentang juknis tata laksana dan pemberian konsultasi penerimaan dan verifikasi laporan.
  13. Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis tata laksana pemberian konsultasi, penerimaan dan verifikasi laporan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
  14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 2004 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  15. Kumorotomo, W. (2005). Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  16. Kutika, N. Posumah, J, H. dan Mambo,R. Akuntabilitas Pelayanan Publik di Kantor Camat Malalayang Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik 7 (106).
  17. Lufri. (2007). Kiat Memahami Metodologi dan Melakukan Penelitian. Padang: UNP Press.
  18. Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Akuntansi Pemerintah, 2-6.
  19. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
  20. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1
  21. Martono, N. (2010). Statistik Sosial Teori dan Aplikasi Program SPSS. Yogyakarta: Gava Media .
  22. Maulidi, A., Syamswisna, S., Daningsih, E., Ariyati, E., & Marlina, R. (2018). Pengukuran Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Visi Misi Program Studi Pendidikan Biologi Fkip Untan. Bio-Pedagogi: Jurnal Pembelajaran Biologi, 7(2), 91-95.
  23. Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik
  24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permen PAN) No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
  25. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia
  26. Putra, H, G., Anita, L., & Helmy, H. 2023. “The Effect of Accountability, Transparency, and Public Participation on the Performance of Public Service Organizations (Empirical Study on Investment Board and Integrated Licensing Services in West Pasaman Regency) Siber Jurnal of Advanced Multidisciplinary, 1(1), 35-43.
  27. Rana, F, dkk. (2019). “Impact of Accountability on Public Service Delivery Efficiency”. Journal of Public Value and Administration Insights (JPVAI), 2(1); 7-9
  28. Saefullah, A. (2007). Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Bandung: Cetakan Pertama .
  29. Samsu. (2017). Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development). Jambi: Pustaka Jambi.
  30. Sarwono, J. (2010). Pintar Menulis Kerangan Ilmiah; Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah. Yogyakarta: Andi Publisher.
  31. Sudjana, N. (2010). Menyusun Karya Tulis Ilmiah : Berbasis Penelitian Tindakan. Jakarta: Binamitra Publishing.
  32. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
  33. Suwarno, Y. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press.
  34. Tjokroamidjojo, B. (1987). Manajemen Pembangunan . Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
  35. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  36. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  37. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
  38. Wibawa, S. (2009). Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu.
  39. Widodo, J. (2016). Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja . Malang: Media Nusa Creative.
  40. Yusuf, A. M. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada media Group.

How to Cite

Kusumadewi, P. K., Wirantari, I. D. A. P., & Prabawati, P. A. (2024). Akuntabilitas Pelayanan Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot (PVL OTS) Dalam Pencegahan Maladministrasi Penyelenggara Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali . Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2). https://doi.org/10.61292/eljbn.149