Abstract
This research discusses the relevance of Islamic political concepts by Al-Mawardi, particularly concerning the relationship between religion and state, as expounded in his commentary "Al-Nukat wa Al-‘Uyun". Al-Mawardi, a classical Islamic jurist from the 10th century CE, made significant contributions to political theory by integrating Sharia principles into governance. The purpose of this article is to explain and analyze Al-Mawardi's thoughts on Islamic governance structure, the process of leader selection, qualifications for leadership, and the agreement between rulers and the people.
The research methodology employed is qualitative analysis based on literature review, focusing on Al-Mawardi's works and modern interpretations of his views. The primary findings underline the relevance of Al-Mawardi's concepts in the context of Islamic Sharia law, providing a solid foundation for understanding the dynamics of the relationship between religion and state in Islamic society.
The conclusion asserts that Al-Mawardi's thoughts not only provide deep insights into the structure of Sharia-based governance but also offer significant relevance in the context of modern Islamic politics. The article recommends further research to develop the application of Al-Mawardi's concepts in contemporary contexts and explore their potential practical implementation in current political systems.
Keywords: Political Ethics, Al-Mawardi, Contemporary
Abstrak
Penelitian ini membahas relevansi konsep-konsep politik Islam Al-Mawardi, khususnya terkait relasi antara agama dan negara, sebagaimana dipaparkan dalam tafsirnya Al-Nukat wa Al-‘Uyun. Al-Mawardi, sebagai cendekiawan hukum Islam klasik dari abad ke-10 Masehi, memberikan kontribusi berharga terhadap teori politik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum syariah dalam penyelenggaraan negara. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pemikiran Al-Mawardi yang meliputi tata negara Islam, proses pemilihan pemimpin, persyaratan untuk menjadi pemimpin, serta perjanjian antara penguasa dan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis studi pustaka, dengan fokus pada karya-karya Al-Mawardi dan interpretasi modern terhadap pandangannya. Temuan utama dari analisis ini menggarisbawahi relevansi konsep-konsep Al-Mawardi dalam konteks hukum syariah Islam, yang memberikan landasan yang kokoh untuk memahami dinamika hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Al-Mawardi tidak hanya memberikan wawasan mendalam terhadap struktur tata negara berbasis syariah, tetapi juga menawarkan relevansi yang signifikan dalam konteks politik Islam modern. Artikel ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan aplikasi konsep-konsep Al-Mawardi dalam konteks kontemporer dan mengeksplorasi potensi implementasi praktisnya dalam sistem politik saat ini.