Abstract
The phenomenon of widespread corruption crimes in Indonesia reflects a serious issue in law enforcement. Ironically, perpetrators of corruption are not only found among the executive or legislative branches but also within the judiciary, which should serve as the last bastion for seekers of justice. The bribery case involving a judge in the cooking oil export scandal serves as concrete evidence of how judicial integrity is at stake. This study aims to analyze the legal consequences of bribery committed by a judge in relation to an onslag (acquittal) verdict, using the case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. The research method employed is normative juridical, utilizing the theories of abuse of power, legal accountability, and corruption. The findings show that the onslag decision rendered by the judge was proven to have been influenced by the bribe received. The study concludes that the act of corruption committed by the judge in the cooking oil export case constitutes a systemic and structured crime involving abuse of authority, bribery, and self-enrichment. The legal consequences include imprisonment, fines, revocation of certain rights, dishonorable dismissal, and the loss of public trust in the judiciary. The study recommends that the Supreme Court, the Judicial Commission, and the House of Representatives strengthen judicial oversight, reform the legal system, and impose stricter sanctions on corrupt judges.
Keywords: legal consequences, corruption crime, judge, cooking oil export.
Abstrak
Fenomena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Ironisnya, pelaku korupsi tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi juga dari lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Kasus suap ekspor minyak goreng yang melibatkan hakim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana integritas hakim dipertaruhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari suap yang dilakukan oleh Hakim terhadap putusan onslag studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori penyagunaan wewenang, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori tentang korupsi. Akibat hukumnya hakim yang memberikan putusan onslaag tersebut terbukti bahwa putusannya itu karena dipengaruhi faktor suap yang diterimanya. Kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam perkara ekspor minyak goreng merupakan kejahatan sistemik dan terstruktur yang meliputi penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan upaya memperkaya diri. Akibat hukumnya tidak hanya berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan hak tertentu, tetapi juga pemberhentian tidak dengan hormat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sarannya agar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR perlu memperkuat pengawasan hakim, mereformasi sistem hukum, memperketat sanksi bagi hakim korup.
Kata kunci: akibat hukum, tindak pidana korupsi, hakim, ekspor minyak goreng.
References
- Andi, Hamzah. (2014). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. (2013). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, Andrew. (2009). Principles of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Etika Kehidupan Konstitusional. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Becker, Gary S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, Vol. 76, No. 2: 169–217.
- Fletcher, George P. (2000). Rethinking Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4: 305–360.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2025). Konferensi Pers Penetapan Tersangka dalam Perkara Suap Ekspor Minyak Goreng. https://www.kejaksaan.go.id
- Lev, Daniel S. (1990). Peradilan Indonesia dalam Politik. Jakarta: LP3ES.
- Merton, Robert K. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, Vol. 3, No. 5: 672–682.
- Moore, Michael S. (2009). Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals and Metaphysics. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, Satjipto (2007). Biarkan Hukum Mengalir. Jakarta: Kompas.
- Rohr, John. (1978). Ethics for Bureaucrats: An Essay on Law and Values. New York: Marcel Dekker Inc.
- Rose-Ackerman, Susan. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya. Jakarta: Politeia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
- Von Liszt, Franz. (1880). Das deutsche Strafrecht. Leipzig: Duncker & Humblot.
- Weber, Max. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.
- Williams, Glanville. (1983). Textbook of Criminal Law. London: Stevens & Sons.