Abstract
The absence of a form of unification in the regulatory product that regulates the concept and how the function of the investigation carried out by Civil Servant investigators (PPNS) at the Financial Services Authority (OJK) requires research that is an inventory of positive norms. This study aims to find out and understand the legal basis of PPNS at the OJK and its function in investigations in the financial services sector according to the Criminal Procedure Law System in Indonesia. This research is positioned at the intersection between the concept of 'Civil Servant Investigator' and 'Investigation'. This type of research is normative legal research as a positive legal inventory research through a statute approach. In relation to the object of research, the author analyzes legal materials through a Systematic Study and a Descriptive Study. Based on the research that has been done, it can be seen that PPNS investigators at OJK exist as one of the OJK investigators with Polri investigators who bear the burden of investigating criminal acts in the financial services sector. Formally, the investigations carried out are regulated in the same way as the investigations conducted by PPNS investigators at other institutions. PPNS investigators at OJK always coordinate with Polri investigators.
Abstrak
Ketiadaan bentuk unifikasi dalam produk peraturan yang mengatur mengenai konsep serta bagaimana fungsi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerlukan adanya penelitian yang bersifat meng-inventarisasi norma positif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui serta memahami dasar hukum PPNS pada OJK serta fungsinya dalam penyidikan pada sektor jasa keuangan menurut Sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Penelitian ini diposisikan berada pada persinggungan diantara konsep ‘Penyidik Pegawai Negeri Sipil’ dengan ‘Penyidikan’. Penelitian berjenis penelitian hukum normative sebagai penelitian inventarisasi hukum positif melalui pendekatan undang-undang (statute approach). Berkaitan dengan obyek penelitian, penulis melakukan analisis bahan hukum melalui Systematical Study dan Descriptive Study. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasannya penyidik PPNS pada OJK eksis sebagai salah satu dari bagian penyidik OJK bersama penyidik Polri yang menanggung beban penyidikan terhadap tindak pidana pada sector jasa keuangan. Secara formil, penyidikan yang dilakukan diatur sama dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS pada lembaga lainnya. Penyidik PPNS pada OJK selalu melakukan koordinasi dengan penyidik Polri.
Kata Kunci : Penyidik PPNS, Otoritas Jasa Keuangan, Penyidikan