Abstract
Abstract
Law No. 1 of 2023 concerning the Implementation of Online Criminal Trials has regulated procedures for resolving criminal cases via online or electronic channels. This law regulates procedures, mechanisms and other provisions relating to online criminal trial processes. The process of resolving criminal cases according to Law No. 1 of 2023 starts from the initial examination stage to the final decision. The initial examination stage is carried out by investigators which is then continued with the investigation. After the investigation is complete, the public prosecutor can name a suspect or stop the case if sufficient evidence is not found. If a suspect is identified, the prosecutor will prepare an indictment and register the case with the court. After being registered with the court, the case will proceed to the trial stage. Trials are conducted online and are regulated in this law. Apart from that, there are several case resolution mechanisms, such as peacekeeping, mediation and restorative justice, which can also be done online. One of the important provisions in this law is the right for defendants or plaintiffs to access and obtain information related to trials online. Apart from that, this law also regulates the protection of human rights during the criminal trial process which is carried out online. In the event that there is an error in the trial process which is carried out online, this law also provides a solution by regulating the review procedure. This is done to ensure that the court decision given is the right and fair decision..
References
- Supeno, B. J. (2023). IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PENEGAKKAN HUKUM. -.
- Sariati, E., Nirahua, S. E. M., & Sedubun, V. J. (2021). Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(5), 481-495.
- SUBARDAN, I. (2023). TINJAUAN YURIDIS PASAL 4 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UPAYA MENDAPATKAN AKTA NIKAH. GANEC SWARA, 17(1), 180-186.
- Lampus, Y. L., Sumilat, V. V., & Muaja, H. S. M. (2023). PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN. LEX PRIVATUM, 11(3).
- Cahyadi, R. (2022). Transformasi Sistem Hukum: Implementasi Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Daring. Jurnal Hukum Digital, 10(2), 45-58.
- Wibowo, A. (2022). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Kasus-kasus Sukses di Indonesia. Jurnal Keadilan dan Rekonsiliasi, 8(4), 110-125.
- Prasetyo, S. (2022). Mediasi Penal: Alternatif Efektif dalam Penyelesaian Konflik Pidana. Jurnal Hukum Mediasi, 15(1), 32-47.
- Widjaja, D. (2022). Peran Advokat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Daring. Jurnal Advokasi Hukum, 14(3), 78-91.
- Santoso, B. (2022). Perlindungan Data dan Privasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Sistem Daring. Jurnal Hukum Cybersecurity, 9(2), 67-82.
- Utama, R. (2022). Pemberdayaan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Keadilan Korban, 7(1), 25-38.
- Susilo, A. (2022). Penggunaan Bukti Elektronik dalam Persidangan Pidana: Tantangan dan Peluang. Jurnal Hukum Digital, 10(3), 92-107.
- Rahardjo, S. (2022). Pendekatan Restorative Justice dan Mediasi Penal dalam Pengentasan Kejahatan di Masyarakat. Jurnal Keamanan Sosial, 6(2), 55-68.
- Prasetya, E. (2022). Hak Asasi Manusia dalam Penyelesaian Perkara Pidana: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jurnal HAM dan Hukum, 12(4), 135-150.
- Surya, I. (2022). Dampak Kolaborasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Daring. Jurnal Transformasi Peradilan, 11(1), 41-54.