Abstract
The purpose of this study was to determine the performance of the Social Service in handling elderly people with disabilities through the District Social Welfare Worker (TKSK) program in Denpasar city. This research uses qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data sources. The results showed that the Denpasar City Social Service in handling elderly people with disabilities through the District Social Welfare Worker (TKSK) program was declared not optimal by referring to the following 5 indicators (1) productivity indicators that are not optimal due to lack of quantity of human resources and limited budget, (2) indicators of service quality, responsiveness, responsiveness of the Denpasar City Social Service which can be said to be optimal, (3) accountability indicators which are said to be not optimal and require transparency through publications related to funding to the public. Suggestions for the Denpasar City Social Service can overcome indicators that are not optimal in a way that human resources can be added so that the quality of service can run optimally while for budget problems it can make budget refocusing and in making transparency of budget accountability reports to the public in the form of LkjiP can be accessed by the public so that the public can monitor the amount of budget used in the District Social Welfare Worker (TKSK) program this is done so that the performance of the Denpasar City Social Service can run optimally.
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam menangani penyandang disabilitas lanjut usia melalui program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menangani penyandang disabilitas lanjut usia melalui program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dinyatakan belum optimal dengan merujuk pada 5 indikator berikut (1) indikator produktivitas yang belum optimal karena kekurangan kuantitas SDM dan terbatasnya anggaran, (2) indikator kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas Dinas Sosial kota Denpasar yang dapat dikatakan optimal, (3) indikator akuntabilitas yang dikatakan belum optimal dan memerlukan transparansi melalui publikasi terkait dengan pendanaan kepada masyarakat. Saran pada Dinas sosial Kota Denpasar dapat mengatasi indikator yang belum optimal dengan cara pada SDM agar dapat ditambah sehingga kualitas pelayanan dapat berjalan optimal sedangkan untuk permasalahan anggaran dapat membuat refocusing anggaran dan dalam melakukan transparansi laporan pertanggung jawaban anggaran kepada masyarakat dalam bentuk LkjiP dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau jumlah anggaran yang dipakai dalam program Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hal ini dilakukan agar kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dapat berjalan secara optimal.
Kata Kunci: Dinas Sosial, Disabilitas, Kinerja, Lanjut Usia
References
- Alne, I. H. Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau (Studi Kasus: Pemulangan Orang Terlantar di Kota Pekanbaru). Jurnal Publicuho, (5), 333-342.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2023. Kemensos Verivali Ribuan Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali. Diakses dari https://kemensos-verivali-ribuan-data-penyandang-disabilitas-di-bali, pada 13 Oktober 2023.
- Negara, Menteri, & Negara Pendayagunaan Aparatur. (2008). Pengukuran Dan Analisis Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Pasolong, & Harbani. (2017). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- Perda Kota Denpasar No. 11 Tahun 2022 tentang Perluindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perwali No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pewrali No.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas/Badan
- Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2023. Dinas Sosial Serahkan Bantuan Kursi Roda Dan Peralatan Penunjang Pemberdayaan Ekonomi. Diakses dari https://jatengprov.go.id/beritadaerah/dinas-sosial-serahkan-bantuan-kursi-roda-dan-peralatan-penunjang-pemberdayaan-ekonomi/ pada 1 Januari 2024
- Salsabila,Qorina. Purba, Gabriela. Saragih, E. S. (2022). Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Tanjung Pinang.Jurnal JAPS, (3),132-141.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi . Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, O. (2019). Skill Education For Persons With Visual Disability In Indonesia (Study On The Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Orphanage In Malang City, East Java, Indonesia)
- Toar, C. W. Liando, D. M. Pangemanan, N. F. (2023). Kinerja Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Mayarakat Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kabupaten Minahasa. Jurnal Governance, (3), 1-7.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2015 tentang Penyandang Disabilitas 2023/07/24/program-atensi-untuk-penyandang-disabilitas-dan-lansia-bantuan-turun-tiga-bulan-sekali/ pada 1 Januari 2024