Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pengaduan Kelompok Rentan Pada DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM

Abstract

ABSTRAK

Pengelolaan pengaduan terhadap partisipasi aktif kelompok rentan tentunya tidak dapat dicapai sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sebuah kolaborasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses collaborative governance dalam pengelolaan pengaduan kelompok rentan pada DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis pada penelitian ini menggunakan teori collaborative governance. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi sudah berjalan cukup baik, kendati demikian terdapat beberapa permasalahan seperti tidak adanya pertemuan rutin antar stakeholder, DISKOMINFO Badung belum mengeluarkan Surat perjanjian Kerjasama, SDM pengelolaan pengaduan masih rangkap fungsi, Yayasan MBM memiliki hambatan dalam membangun partisipasi aktif kelompok rentan, sampai saat ini belum adanya pengaduan dari kelompok rentan, serta antara keduanya tidak adanya monitoring dan evaluasi. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memperkuat komunikasi antara DISKOMINFO Badung dan Yayasan MBM melalui saluran yang teratur dan efektif, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap kolaborasi dalam pengelolaan pengaduan kelompok rentan, dan Masyarakat Kabupaten Badung kelompok rentan diharapkan lebih berpartisipasi aktif dalam kanal pengaduan yang telah disediakan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kelompok Rentan, Pengelolaan Pengaduan

ABSTRACT

Complaint management towards active participation of vulnerable groups certainly cannot be achieved alone by the government, but requires collaboration. This study aims to determine how the collaborative governance process in managing complaints from vulnerable groups at DISKOMINFO Badung and MBM Foundation. The research uses a type of qualitative research with descriptive methods. The analysis in this study uses collaborative governance theory. The findings of this study indicate that collaboration has been running quite well, although there are several problems such as the absence of regular meetings between stakeholders, DISKOMINFO Badung has not issued a Cooperation agreement letter, human resources for complaints management still have multiple functions, MBM Foundation has obstacles in building active participation of vulnerable groups, until now there have been no complaints from vulnerable groups, and between the two there is no monitoring and evaluation. The recommendations that can be given are to strengthen communication between DISKOMINFO Badung and the MBM Foundation through regular and effective channels, it is important to continue to evaluate collaboration in managing complaints from vulnerable groups, and the Badung Regency community for vulnerable groups is expected to participate more actively in the complaints channel that has been provided.