Abstract
This research aims to optimize the implementation of Bureaucratic Reform on service performance in Airlangga Village. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data was collected using observation, interviews and documentation methods. Based on a literature review, this research uses public policy theory with the concept of optimization according to Siringoringo (2005) through 3 (three) indicators, namely: Objective Indicators, Decision Alternative Indicators and Limiting Resource Indicators. The results of the research show that the objective indicators are running well, indicated by the compatibility between the problem and the service activities being carried out. Furthermore, alternative decision indicators have been running optimally, judging from the implementation process, they can help sub-district employees and the community. However, resource indicators that limit the aspects of human resources, support and support are still not optimal. This is indicated by the level of competency or educational background of sub-district employees, facilities and infrastructure as well as supervision during the program. The recommendations that the author provides are: Carrying out training and development for sub-district employees in using information technology, involving the community in the planning and evaluation process for bureaucratic reform, implementing a monitoring and evaluation system, and procuring and increasing the availability of facilities, means and infrastructure to support service performance.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap kinerja pelayanan di Kelurahan Airlangga. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dengan konsep optimalisasi menurut Siringoringo (2005) melalui 3 (tiga) indikator, yaitu: Indikator Tujuan, Indikator Alternatif Keputusan dan Indikator Sumber Daya yang Membatasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator tujuan sudah berjalan dengan baik ditandai dengan kesesuaiaan antara permasalahan dan aktivitas pelayanan yang dijalankan. Selanjutnya indikator alternatif keputusan sudah berjalan dengan optimal, dilihat dari proses pelaksanaanya dapat membantu pegawai kelurahan dan masyarakat. Namun indikator sumber daya yang membatasi pada aspek sumber daya manusia, penunjang dan pendukung masih belum optimal. Hal tersebut ditandai dari tingkat kompetensi atau latar belakang pendidikan pegawai kelurahan, fasilitas sarana dan prasarana serta pengawasan selama program berlangsung. Adapun rekomendasi yang penulis berikan yaitu Melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai kelurahan dalam menggunakan teknologi informasi, Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi reformasi birokrasi, Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi, dan Pengadaan dan peningkatan ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan.
Kata Kunci : Kinerja Pelayanan, Optimalisasi, Reformasi Birokrasi
References
- Achmad, S. Ruky. 2003. Kualitas Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.
- Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Arief Jauhari, Hasan Basri, M. Shabri (2015). Penerapan Good Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh. Jurnal Administrasi Akuntansi, Vol 4, No. 3: (57-70). https://jurnal.usk.ac.id/JAA/article/view/4479 Diakses pada tanggal 13 April 2023
- Bayu Karunia Putra, Reygina Marta Dewi, Yulia Hasna Fadilah, Ali Roziqin (2021). Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Melalui Mobile JKN Di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Publika, Vol 9, No. 1. https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Publika/article/view/5325/2487 Diakses pada tanggal 13 April 2023
- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Muhammad Sawir. 2020. Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Deepublish
- Muhammad. 2018. BIROKRASI (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance). Lhokseumawe: Unimal Press
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman umum Reformasi Birokrasi. No 15 Tahun 2008. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133006/permen-pan-rb-no-15-tahun-2008
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik No 7 tahun 2010. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149602/permen-pan-rb-no-7-tahun-2010
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah No. 8 Tahun 2003. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52108/pppp-no-8-tahun-2003
- Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41084/perpres-no-81-tahun-2010
- Sutopo, dan Suryadi. 2009. Jakarta: Pelayanan Prima Lembaga Administrasi Negara
- Thoha, Miftah, 2002. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 2008. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah. 1993. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tobby Putra Kusuma, Dava Surya Setyadi, Ivan Wisnu Andaru, Ali Roziqin (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 7, No. 1. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/5160/3802 Diakses pada tanggal 13 April 2023
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009